Apakah kode KBLI dalam NIB perusahaan Anda sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya? Pertanyaan ini penting karena kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi dasar pemerintah dalam mengidentifikasi bidang usaha dan menentukan kebutuhan perizinannya.
Masalah dapat muncul ketika perusahaan menjalankan kegiatan yang berbeda dari KBLI terdaftar, memperluas layanan, atau menggunakan klasifikasi yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan terbaru. Akibatnya, perusahaan berpotensi menghadapi kendala saat mengurus NIB, Sertifikat Standar, izin operasional, maupun persyaratan kerja sama bisnis.
Pemerintah juga telah memperkenalkan KBLI 2025 sebagai pembaruan dari KBLI 2020. Perubahan ini membuat pelaku usaha perlu memahami apakah data usahanya membutuhkan penyesuaian atau cukup mengikuti pemetaan kode oleh sistem.
Melalui jasa penyesuaian KBLI, perusahaan dapat memperoleh pendampingan untuk memeriksa klasifikasi kegiatan usaha, menyesuaikan data legalitas, dan memastikan kebutuhan perizinan melalui OSS sesuai dengan aktivitas bisnisnya.
Apa Itu Penyesuaian KBLI dan Mengapa Penting?
KBLI merupakan sistem klasifikasi yang mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristik aktivitas usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun klasifikasi ini untuk memberikan standar pengelompokan kegiatan ekonomi di Indonesia.
Dalam perizinan berusaha, KBLI membantu pemerintah mengidentifikasi jenis kegiatan yang dijalankan pelaku usaha. Informasi tersebut juga menjadi salah satu dasar penentuan tingkat risiko dan persyaratan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Penyesuaian KBLI berarti memeriksa dan memperbarui klasifikasi kegiatan usaha agar sesuai dengan aktivitas perusahaan serta ketentuan yang berlaku.
Langkah ini penting karena:
- Menjaga kesesuaian legalitas: KBLI dalam dokumen perizinan perlu mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan.
- Mendukung pengurusan izin: Kode KBLI berkaitan dengan jenis perizinan dan persyaratan sektoral.
- Mengurangi risiko administrasi: Ketidaksesuaian klasifikasi dapat menimbulkan kendala ketika perusahaan mengajukan perubahan atau izin tambahan.
- Mendukung pengembangan bisnis: Perusahaan dapat menyesuaikan ruang lingkup kegiatan ketika memperluas produk atau layanan.
Dengan demikian, perusahaan sebaiknya tidak memilih kode hanya berdasarkan nama bidang usaha. Deskripsi dan ruang lingkup kegiatan dalam KBLI harus sesuai dengan aktivitas bisnis sebenarnya.
Kapan Perusahaan Perlu Melakukan Penyesuaian KBLI?
Tidak semua perusahaan perlu mengubah KBLI. Namun, beberapa kondisi berikut perlu mendapatkan perhatian.
1. Kegiatan usaha berbeda dari KBLI yang terdaftar
Perusahaan mungkin menjalankan aktivitas tambahan yang belum tercantum dalam data perizinannya. Jika kegiatan tersebut menjadi bagian dari operasional bisnis, perusahaan perlu memeriksa apakah perlu menambahkan atau menyesuaikan KBLI.
2. Perusahaan memperluas bidang usaha
Misalnya, perusahaan yang sebelumnya hanya menjalankan perdagangan mulai menyediakan jasa konsultasi atau kegiatan produksi. Perluasan tersebut dapat memerlukan klasifikasi tambahan sesuai ruang lingkup aktivitas baru.
3. Kode KBLI tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya
Kesalahan pemilihan kode dapat terjadi sejak awal pendirian perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu meninjau kembali deskripsi KBLI dan membandingkannya dengan aktivitas operasional.
4. Perusahaan membutuhkan izin tambahan
Ketika perusahaan mengajukan Sertifikat Standar, izin, atau PB UMKU, sistem dapat menunjukkan persyaratan berdasarkan KBLI dan karakteristik kegiatan usaha. Jika klasifikasinya tidak sesuai, perusahaan perlu mengevaluasi data sebelum melanjutkan pengajuan.
5. Perusahaan menghadapi perubahan klasifikasi KBLI
Pembaruan KBLI dapat mengubah struktur, uraian, atau pengelompokan kegiatan ekonomi. Namun, perubahan versi tidak selalu mengharuskan perusahaan mengajukan perubahan secara manual. Pelaku usaha perlu memeriksa mekanisme penyesuaian yang berlaku di OSS.
Perbedaan KBLI 2020 dan KBLI 2025
Pemerintah memperbarui klasifikasi kegiatan ekonomi melalui KBLI 2025, yang diterbitkan BPS berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Pembaruan ini mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi dan menyesuaikan klasifikasi dengan standar internasional yang lebih baru.
KBLI 2025 menyempurnakan pengelompokan kegiatan usaha, termasuk penyesuaian uraian dan kode untuk aktivitas ekonomi tertentu.
Namun, perusahaan perlu memahami bahwa perubahan versi KBLI tidak otomatis berarti seluruh pelaku usaha harus mengubah dokumen legalitas dari awal.
Melalui Surat Edaran Bersama implementasi KBLI 2025, pemerintah menjelaskan bahwa perizinan yang telah terbit sebelum penerapan KBLI 2025 tetap berlaku. Penyesuaian substansi kegiatan usaha tetap diperlukan apabila aktivitas perusahaan berubah, sedangkan pemetaan kode numerik dilakukan melalui mekanisme sistem OSS dan Ditjen AHU sesuai kebijakan implementasi.
Karena itu, perusahaan sebaiknya memeriksa kondisi masing-masing:
- Apakah kode lama memiliki padanan dalam KBLI 2025?
- Apakah deskripsi kegiatan usaha masih sesuai?
- Apakah perusahaan mengalami perubahan aktivitas bisnis?
- Apakah terdapat persyaratan perizinan baru akibat perubahan klasifikasi?
Informasi klasifikasi dapat diperiksa melalui publikasi resmi KBLI 2025 dari BPS.
Proses Penyesuaian KBLI untuk Perizinan Usaha
Penyesuaian KBLI membutuhkan pemeriksaan kegiatan usaha dan dokumen legalitas. Berikut tahapan umum yang dapat dilakukan perusahaan.
1. Mengidentifikasi kegiatan usaha
Perusahaan perlu menjelaskan aktivitas utama dan kegiatan pendukung yang benar-benar dijalankan. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan kode KBLI yang paling sesuai.
2. Memeriksa kode dan uraian KBLI
Selanjutnya, periksa kode yang tercantum dalam akta, NIB, dan data OSS. Bandingkan uraian kegiatan dengan klasifikasi KBLI terbaru agar tidak terjadi kesalahan pemilihan.
3. Memeriksa kebutuhan perubahan akta
Jika penyesuaian KBLI berkaitan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar, perusahaan perlu menilai kebutuhan perubahan akta melalui notaris.
Namun, tidak setiap perubahan kode numerik membutuhkan perubahan akta. Keputusan tersebut bergantung pada substansi kegiatan dan ketentuan administrasi yang berlaku.
4. Memperbarui data melalui OSS
Setelah kebutuhan perubahan jelas, pelaku usaha melakukan penyesuaian data melalui OSS sesuai mekanisme yang tersedia. Prosesnya dapat mencakup pembaruan kegiatan usaha, pemilihan KBLI, lokasi, dan informasi pendukung lainnya.
5. Memeriksa hasil perizinan
Setelah proses selesai, perusahaan perlu memeriksa kembali NIB dan dokumen perizinan. Pastikan kode, uraian kegiatan, lokasi, serta persyaratan izin sudah sesuai dengan aktivitas usaha.
Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Penyesuaian KBLI
Dokumen yang diperlukan bergantung pada bentuk usaha dan jenis perubahan. Namun, perusahaan umumnya perlu menyiapkan:
- Akta pendirian dan akta perubahan terakhir.
- Data pengesahan atau pendaftaran badan usaha.
- NIB dan dokumen perizinan OSS.
- NPWP perusahaan.
- Identitas pengurus atau penanggung jawab.
- Daftar kegiatan usaha yang sedang dan akan dijalankan.
- Informasi lokasi kegiatan usaha.
- Dokumen pendukung perubahan anggaran dasar jika diperlukan.
Perusahaan juga sebaiknya menyiapkan penjelasan singkat mengenai aktivitas operasional. Informasi ini membantu proses identifikasi KBLI menjadi lebih akurat.
Jasa Penyesuaian KBLI dari BrightMinds
Menentukan kode KBLI membutuhkan pemahaman terhadap ruang lingkup kegiatan ekonomi dan ketentuan perizinan berbasis risiko. Kesalahan memilih klasifikasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian data antara akta, NIB, dan kegiatan usaha.
Melalui layanan jasa penyesuaian KBLI, BrightMinds membantu perusahaan meninjau kebutuhan perubahan klasifikasi serta administrasi perizinan sesuai kondisi bisnis.
Pendampingan dapat mencakup:
- Pemeriksaan KBLI pada dokumen legalitas dan OSS.
- Identifikasi kegiatan usaha utama dan pendukung.
- Pencocokan kegiatan dengan klasifikasi KBLI yang relevan.
- Pemeriksaan kebutuhan perubahan maksud dan tujuan dalam akta.
- Pendampingan penyesuaian data perizinan melalui OSS.
- Pemeriksaan hasil pembaruan dokumen usaha.
Jika perusahaan juga membutuhkan bantuan untuk mengurus NIB, pelajari layanan jasa pengurusan NIB. Anda juga dapat melihat informasi lengkap mengenai layanan perizinan berusaha BrightMinds.
Pastikan KBLI Sesuai dengan Kegiatan Bisnis Anda
KBLI bukan sekadar kode administratif dalam NIB. Klasifikasi tersebut membantu menentukan ruang lingkup kegiatan usaha dan kebutuhan perizinan perusahaan. Oleh sebab itu, ketepatan pemilihan kode perlu menjadi perhatian sejak pendirian hingga pengembangan bisnis.
Jika perusahaan mengalami perubahan kegiatan, menggunakan kode yang kurang sesuai, atau ingin memeriksa dampak penerapan KBLI 2025, lakukan evaluasi sebelum mengajukan perubahan data.
BrightMinds Legal Business dapat membantu meninjau kebutuhan penyesuaian KBLI dan administrasi perizinan sesuai kondisi perusahaan. Kunjungi BrightMinds Legal Business untuk memperoleh informasi layanan dan mendiskusikan kebutuhan legalitas usaha Anda.
