Memulai bisnis sendiri tidak selalu berarti harus mencari partner untuk mendirikan perusahaan. Bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, tersedia pilihan PT Perorangan yang memungkinkan satu orang mendirikan perseroan dengan status badan hukum.
Namun, masih banyak calon pengusaha yang bingung. Apakah PT Perorangan sama dengan PT biasa? Siapa yang boleh mendirikannya? Apa saja syaratnya? Bagaimana cara mendaftarkannya, dan apa yang harus dilakukan setelah perusahaan berdiri?
Memahami hal tersebut penting agar Anda tidak sekadar memiliki badan usaha, tetapi juga memilih bentuk legalitas yang sesuai dengan kondisi dan rencana bisnis.
PT Perorangan Adalah Badan Hukum untuk Pelaku UMK
PT Perorangan atau Perseroan Perorangan merupakan bentuk perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang dan ditujukan bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Ketentuan mengenai pendirian, perubahan, pelaporan keuangan, dan pembubarannya antara lain diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021.
Berbeda dengan PT yang umumnya didirikan oleh dua orang atau lebih sebagai perseroan persekutuan modal, Perseroan Perorangan memungkinkan satu pendiri menjadi pemegang saham sekaligus menjalankan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal penting lainnya, Perseroan Perorangan memiliki status badan hukum. Artinya, perusahaan mempunyai kedudukan hukum yang terpisah dari pemiliknya dalam konteks yang diatur oleh hukum perseroan.
Bagi pengusaha yang masih menjalankan bisnis secara mandiri, struktur ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk membangun bisnis dengan legalitas yang lebih formal.
Syarat Mendirikan PT Perorangan
Sebelum mendaftarkan perusahaan, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda memenuhi persyaratan yang berlaku. Ditjen AHU menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki NIK.
Selain itu, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
1. Didirikan oleh satu orang
Sesuai namanya, Perseroan Perorangan hanya mempunyai satu pendiri sekaligus pemegang saham. Model ini cocok bagi pengusaha yang belum membutuhkan struktur kepemilikan dengan beberapa pemegang saham.
2. Memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil
Perseroan Perorangan ditujukan untuk kegiatan usaha yang memenuhi kriteria UMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, calon pendiri perlu memastikan skala usahanya masih berada dalam kriteria yang berlaku sebelum memilih bentuk perseroan ini.
3. Memiliki NIK
Pendiri Perseroan Perorangan harus merupakan WNI dan memiliki Nomor Induk Kependudukan. Data identitas tersebut digunakan dalam proses pendaftaran secara elektronik.
4. Menentukan kegiatan usaha
Calon pendiri juga perlu menentukan kegiatan usaha yang akan dijalankan dan menyesuaikannya dengan klasifikasi usaha serta kebutuhan perizinan.
Dalam praktiknya, legalitas badan usaha dan perizinan berusaha merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, setelah mendirikan Perseroan Perorangan, jangan lupa memastikan kegiatan usahanya telah memiliki perizinan yang sesuai.
Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai legalitas badan usaha agar dapat menentukan kebutuhan legalitas bisnis secara lebih terarah.
Kelebihan PT Perorangan bagi Pengusaha Pemula
Perseroan Perorangan menjadi salah satu opsi menarik bagi pengusaha yang ingin membangun bisnis secara formal tanpa struktur kepemilikan yang kompleks.
Beberapa kelebihannya antara lain:
Dapat didirikan oleh satu orang.
Anda tidak perlu mencari pemegang saham lain hanya untuk memenuhi struktur pendirian perseroan.
Memiliki status badan hukum.
Perseroan Perorangan merupakan badan hukum tersendiri. Struktur ini memberikan pemisahan antara perusahaan dan pemilik dalam kerangka hukum perseroan.
Proses pendirian dilakukan secara elektronik.
Ditjen AHU menjelaskan bahwa pendirian Perseroan Perorangan dilakukan secara elektronik melalui SABH dan menggunakan pernyataan pendirian, bukan akta pendirian yang dibuat oleh notaris.
Lebih sesuai untuk bisnis yang masih dikelola sendiri.
Pemilik dapat menjalankan perusahaan tanpa harus membentuk struktur pemegang saham yang terdiri dari beberapa orang.
Memberikan ruang untuk mengembangkan bisnis.
Ketika bisnis berkembang, pemilik dapat mengevaluasi kembali bentuk badan usahanya dan melakukan perubahan status jika sudah tidak memenuhi persyaratan Perseroan Perorangan.
Karena itu, kelebihan utama bukan sekadar kemudahan administrasi. Yang lebih penting adalah kesesuaian bentuk perseroan dengan skala dan kebutuhan bisnis.
Cara Mendaftarkan PT Perorangan
Pendaftaran Perseroan Perorangan dilakukan secara elektronik. Prosesnya perlu dilakukan dengan teliti karena data yang dimasukkan menjadi bagian dari informasi resmi perusahaan.
1. Siapkan data pendiri
Siapkan identitas pendiri dan informasi yang diperlukan untuk pendaftaran. Pastikan seluruh data sesuai dengan dokumen resmi.
2. Tentukan nama perseroan
Nama perusahaan perlu disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaiknya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar nama yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam proses pendaftaran.
3. Tentukan kegiatan usaha
Tentukan bidang usaha yang benar-benar akan dijalankan. Selanjutnya, sesuaikan kegiatan tersebut dengan klasifikasi usaha dan kebutuhan perizinan.
Tahap ini penting karena kesalahan menentukan kegiatan usaha dapat berpengaruh pada proses legalitas berikutnya.
4. Buat pernyataan pendirian
Berbeda dengan PT biasa, Perseroan Perorangan didirikan melalui pernyataan pendirian yang dilakukan secara elektronik. Format dan materi pernyataan pendirian mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5. Daftarkan melalui sistem AHU
Pendaftaran dilakukan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Setelah proses pendaftaran selesai dan sertifikat pendaftaran diterbitkan, Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum.
Setelah itu, jangan berhenti pada pendirian badan hukum. Anda masih perlu mengurus dan memastikan perizinan usaha sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.
Informasi mengenai layanan perizinan berusaha dapat menjadi referensi untuk memahami tahapan legalitas setelah badan usaha terbentuk.
Apa yang Harus Dilakukan Setelah PT Perorangan Berdiri?
Mendirikan Perseroan Perorangan bukan berarti seluruh kewajiban administrasi bisnis selesai. Justru setelah perusahaan berdiri, pemilik perlu menjaga agar data dan kewajiban perusahaan tetap terpenuhi.
Salah satu kewajibannya adalah menyampaikan laporan keuangan Perseroan Perorangan kepada Menteri melalui sistem elektronik. Ditjen AHU menjelaskan bahwa penyampaian tersebut dilakukan paling lambat enam bulan setelah akhir periode laporan dan mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
Selain itu, perhatikan pula:
- kesesuaian kegiatan usaha dengan data perusahaan;
- perizinan berusaha yang diperlukan;
- perubahan alamat atau informasi perusahaan;
- perubahan kegiatan usaha;
- kewajiban perpajakan sesuai kondisi perusahaan;
- pencatatan transaksi dan laporan keuangan.
Dengan administrasi yang tertib, pemilik akan lebih mudah mengetahui kondisi perusahaan sekaligus menyiapkan bisnis ketika memasuki tahap pertumbuhan berikutnya.
Kapan PT Perorangan Harus Berubah Menjadi PT Biasa?
Perseroan Perorangan tidak selalu menjadi bentuk badan usaha yang digunakan selamanya.
Menurut informasi Ditjen AHU, Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan persekutuan modal apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau perusahaan tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Perubahan ini penting diperhatikan ketika bisnis mulai berkembang.
Misalnya, Anda awalnya menjalankan bisnis sendiri. Kemudian, bisnis berkembang dan membutuhkan investor yang masuk sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut dapat mengubah struktur kepemilikan sehingga Perseroan Perorangan perlu menyesuaikan status badan hukumnya.
Karena itu, evaluasi legalitas sebaiknya dilakukan secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan signifikan dalam struktur atau skala usaha.
PT Perorangan atau PT Biasa, Mana yang Tepat?
Tidak ada satu bentuk badan usaha yang otomatis paling tepat untuk semua pengusaha.
Perseroan Perorangan dapat menjadi pilihan bagi WNI yang menjalankan usaha dengan skala yang memenuhi kriteria UMK dan ingin mendirikan perseroan seorang diri. Sebaliknya, PT biasa atau perseroan persekutuan modal lebih relevan ketika sejak awal bisnis melibatkan beberapa pemegang saham atau membutuhkan struktur kepemilikan yang lebih kompleks.
Pertimbangkan beberapa faktor berikut:
- jumlah pemegang saham;
- skala dan perkembangan bisnis;
- kebutuhan investasi;
- rencana penambahan partner;
- jenis kegiatan usaha;
- kebutuhan perizinan;
- rencana ekspansi perusahaan.
Dengan mempertimbangkan faktor tersebut sejak awal, Anda dapat menghindari perubahan struktur yang tidak perlu di kemudian hari.
Untuk memahami pilihan legalitas secara lebih menyeluruh, Anda juga dapat mengunjungi BrightMinds Legal Business sebagai referensi edukasi dan layanan legalitas bisnis.
PT Perorangan sebagai Pilihan Legalitas untuk Bisnis Mandiri
PT Perorangan memberikan pilihan bagi WNI yang memenuhi kriteria UMK untuk mendirikan perseroan seorang diri dengan status badan hukum. Proses pendiriannya dilakukan secara elektronik, tetapi tanggung jawab pemilik tidak berhenti setelah sertifikat pendaftaran diterbitkan.
Anda tetap perlu memperhatikan perizinan berusaha, pencatatan keuangan, kewajiban pelaporan, serta perubahan kondisi perusahaan. Dengan begitu, legalitas bisnis tidak hanya lengkap ketika didirikan, tetapi juga tetap sesuai ketika usaha berkembang.
Jika Anda sedang mempertimbangkan bentuk badan usaha untuk bisnis yang baru dimulai, memahami kebutuhan dan rencana usaha terlebih dahulu akan membantu menentukan pilihan yang lebih tepat. Informasi legalitas dari BrightMinds Legal Business dapat menjadi titik awal sebelum mengambil keputusan.
FAQ PT Perorangan
1. Apa itu PT Perorangan?
PT Perorangan adalah perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang dan ditujukan bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Bentuk ini memiliki status badan hukum.
2. Siapa yang bisa mendirikan PT Perorangan?
Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki NIK dan memenuhi ketentuan terkait usaha mikro dan kecil.
3. Apakah PT Perorangan memiliki badan hukum?
Ya. Status badan hukum diperoleh setelah sertifikat pendaftaran Perseroan Perorangan diterbitkan melalui sistem AHU.
4. Apakah PT Perorangan tetap membutuhkan NIB?
Ya, pendirian badan hukum dan perizinan berusaha merupakan aspek yang berbeda. Setelah mendirikan Perseroan Perorangan, pelaku usaha perlu memastikan kegiatan usahanya memiliki perizinan yang sesuai melalui sistem perizinan berusaha.
5. Kapan PT Perorangan harus berubah menjadi PT biasa?
Perubahan status diperlukan ketika pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau perusahaan tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan yang berlaku.
