Memutuskan untuk membangun bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas merupakan langkah penting. Namun, banyak calon pengusaha masih bingung ketika masuk ke tahap pendirian PT. Mulai dari menentukan nama perusahaan, menyiapkan pemegang saham, menyusun kegiatan usaha, hingga mengurus dokumen melalui notaris dan AHU.
Kesalahan pada tahap awal dapat membuat proses administrasi lebih panjang. Bahkan, pilihan kegiatan usaha yang kurang tepat dapat memengaruhi perizinan yang perlu dipenuhi setelah perusahaan berdiri.
Karena itu, pendirian PT sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai proses membuat akta. Anda perlu menyiapkan struktur perusahaan dan memastikan data yang didaftarkan sesuai dengan rencana bisnis.
Pendirian PT Adalah Proses Membentuk Perseroan Berbadan Hukum
Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memiliki kekayaan dan kedudukan hukum tersendiri dari para pemegang sahamnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar utama pengaturan PT terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU No. 6 Tahun 2023. Status UU No. 40 Tahun 2007 tersebut tercatat masih berlaku dalam Database Peraturan BPK.
Dalam praktiknya, pendirian PT melibatkan beberapa komponen utama, seperti:
- nama perseroan;
- kedudukan dan alamat perusahaan;
- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- modal dasar;
- modal ditempatkan dan disetor;
- pemegang saham;
- Direksi;
- Dewan Komisaris;
- akta pendirian;
- pengesahan badan hukum.
Karena itu, calon pendiri perlu menyiapkan informasi tersebut sebelum proses administrasi dimulai.
Syarat Pendirian PT yang Perlu Disiapkan
Syarat pendirian PT bergantung pada karakter perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Untuk PT biasa atau perseroan persekutuan modal, calon pendiri perlu memperhatikan beberapa komponen utama.
1. Menentukan pendiri dan pemegang saham
Tentukan siapa saja yang akan menjadi pemegang saham perusahaan serta berapa porsi kepemilikan masing-masing.
Data pemegang saham harus jelas karena informasi tersebut menjadi bagian dari data perseroan yang dimasukkan dalam proses administrasi.
2. Menentukan nama perseroan
Nama perusahaan perlu disiapkan dan diperiksa melalui sistem AHU. Dalam panduan resmi AHU, pengecekan nama menjadi bagian dari alur pendirian PT. Sistem juga menampilkan nama yang memiliki kemiripan sehingga pemohon dapat melakukan pemeriksaan sebelum melanjutkan proses.
Karena itu, sebaiknya siapkan beberapa alternatif nama sebelum proses dimulai.
3. Menentukan kegiatan usaha
Kegiatan usaha harus menggambarkan aktivitas yang benar-benar akan dijalankan perusahaan.
Pada tahap ini, calon pendiri perlu memperhatikan KBLI karena klasifikasi kegiatan usaha akan berkaitan dengan proses perizinan berusaha.
Jangan memilih KBLI hanya berdasarkan nama bisnis. Periksa aktivitas utama, produk atau jasa, serta karakter operasional perusahaan.
4. Menentukan struktur pengurus
Perseroan perlu memiliki struktur pengurusan sesuai ketentuan yang berlaku. Data Direksi dan Dewan Komisaris perlu disiapkan dalam proses pendirian.
AHU mencantumkan data pengurus dan pemegang saham sebagai bagian dari formulir pendirian perseroan.
5. Menentukan modal perseroan
Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor menjadi bagian dari informasi yang perlu disiapkan.
Panduan AHU menunjukkan bahwa formulir pendirian memuat bagian modal dasar, modal ditempatkan, serta modal disetor.
Ketentuan mengenai modal perlu disesuaikan dengan jenis dan karakter perusahaan serta aturan sektoral apabila terdapat ketentuan khusus.
Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Pendirian PT
Sebelum menemui notaris, sebaiknya calon pendiri menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan agar proses berjalan lebih efisien.
Dokumen dan informasi yang umumnya perlu dipersiapkan meliputi:
- identitas pendiri atau pemegang saham;
- NIK dan data perpajakan sesuai kebutuhan;
- alamat perusahaan;
- nama perseroan;
- kegiatan usaha dan KBLI;
- struktur pemegang saham;
- data Direksi;
- data Dewan Komisaris;
- informasi modal perseroan;
- data pemilik manfaat (beneficial owner);
- informasi lain yang diperlukan notaris.
Panduan pendirian PT pada AHU memang mencantumkan data perseroan, kedudukan, maksud dan tujuan, akta notaris, modal, pengurus dan pemegang saham, pemilik manfaat, serta dokumen yang perlu diunggah dalam proses administrasi.
Namun, daftar dokumen dapat berbeda sesuai kondisi perusahaan. Karena itu, calon pendiri sebaiknya mengonfirmasi kebutuhan dokumen kepada notaris yang menangani pendirian.
Proses Pendirian PT dari Awal hingga Terbit SK
Setelah data dan dokumen siap, proses pendirian dapat dilanjutkan melalui notaris.
1. Menentukan dan mengecek nama perusahaan
Notaris mengakses sistem AHU untuk melakukan pengecekan nama perseroan. Nama yang dipilih perlu memenuhi ketentuan yang berlaku.
AHU menjelaskan bahwa proses pendirian PT dilakukan dalam satu alur dan pengecekan nama menjadi bagian dari proses tersebut.
2. Menyusun akta pendirian
Setelah data perusahaan disepakati, notaris menyusun akta pendirian berdasarkan informasi yang diberikan para pendiri.
Akta tersebut menjadi dasar administratif untuk mendaftarkan perseroan melalui sistem AHU.
Karena itu, baca dan periksa kembali seluruh data sebelum menyetujui akta. Pastikan nama, alamat, kegiatan usaha, pemegang saham, modal, serta pengurus sudah sesuai.
3. Menginput data perseroan ke AHU
Notaris kemudian memasukkan data pendirian ke dalam sistem.
Panduan AHU menunjukkan bahwa formulir mencakup data perseroan, kedudukan, maksud dan tujuan, modal, pengurus, pemegang saham, dan pemilik manfaat.
4. Mengunggah akta dan menyelesaikan permohonan
Setelah data diperiksa, notaris mengunggah akta pendirian dan melakukan konfirmasi permohonan melalui sistem.
Tahap pemeriksaan data penting karena AHU menyediakan halaman pratinjau agar data dapat dibandingkan kembali sebelum transaksi diselesaikan.
5. Memperoleh SK pengesahan pendirian
Setelah proses selesai, notaris dapat mengunduh Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan dari sistem AHU.
Dokumen tersebut menjadi bagian penting dari administrasi badan hukum perusahaan.
Apa yang Harus Dilakukan Setelah PT Berdiri?
Mendapatkan SK pengesahan bukan berarti seluruh proses legalitas bisnis sudah selesai.
Setelah PT berdiri, perusahaan perlu memastikan kebutuhan legalitas lain sesuai kegiatan usaha. Salah satunya adalah perizinan berusaha melalui sistem OSS.
Perizinan tersebut dapat berkaitan dengan NIB, tingkat risiko kegiatan, Sertifikat Standar, maupun PB UMKU atau persyaratan sektoral tertentu.
Karena itu, pendiri sebaiknya langsung memeriksa kebutuhan perizinan setelah badan hukum terbentuk.
Anda dapat mempelajari perizinan berusaha untuk memahami tahapan legalitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
Selain itu, aspek administrasi seperti perpajakan, pencatatan keuangan, perubahan data perusahaan, dan kewajiban korporasi juga perlu diperhatikan sesuai kondisi PT.
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mendirikan PT
Proses pendirian dapat berjalan lebih lancar jika calon pendiri memeriksa data sejak awal. Beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari antara lain:
Memilih nama tanpa mengecek ketersediaannya.
Siapkan alternatif nama dan lakukan pemeriksaan sebelum menetapkan pilihan.
Menentukan KBLI secara asal.
Kegiatan usaha harus sesuai dengan aktivitas bisnis yang benar-benar dijalankan.
Tidak menyepakati pembagian saham sejak awal.
Jika perusahaan memiliki beberapa pemegang saham, porsi kepemilikan perlu ditentukan secara jelas.
Mengabaikan rencana bisnis jangka panjang.
Kegiatan usaha yang didaftarkan sebaiknya mempertimbangkan arah pengembangan perusahaan.
Menganggap SK PT sudah mencakup seluruh legalitas.
Badan hukum dan perizinan berusaha merupakan aspek berbeda yang perlu dipenuhi sesuai kebutuhan.
Tidak memeriksa kembali akta.
Kesalahan data dalam dokumen perusahaan dapat menimbulkan pekerjaan administratif tambahan di kemudian hari.
Pendirian PT atau Bentuk Badan Usaha Lain?
Tidak semua bisnis harus langsung memilih PT. Bentuk badan usaha perlu disesuaikan dengan struktur kepemilikan, skala bisnis, kebutuhan modal, dan rencana pengembangan.
Jika Anda masih mempertimbangkan PT dibandingkan CV, pembahasan CV atau PT dan perbedaannya dapat membantu melihat karakter kedua bentuk usaha tersebut.
Sementara itu, bagi pengusaha yang menjalankan bisnis sendiri dan memenuhi kriteria tertentu, Perseroan Perorangan juga dapat menjadi pilihan. Namun, struktur tersebut berbeda dari PT biasa, terutama dari sisi jumlah pemegang saham dan karakter perseroannya.
Untuk memahami pilihan legalitas secara lebih menyeluruh, Anda dapat melihat informasi legalitas badan usaha sebelum menentukan struktur perusahaan.
Checklist Sebelum Mendirikan PT
Agar persiapan lebih terarah, gunakan checklist berikut:
Menentukan nama perseroan
Menentukan pendiri dan pemegang saham
Menentukan porsi kepemilikan saham
Menentukan kegiatan usaha dan KBLI
Menentukan alamat perusahaan
Menentukan Direksi dan Komisaris
Menyiapkan data pemilik manfaat
Menentukan modal perseroan
Menyiapkan dokumen identitas
Berkonsultasi dengan notaris
Memeriksa akta sebelum pengajuan
Memastikan SK pengesahan terbit
Melanjutkan pengurusan NIB dan perizinan berusaha
Checklist tersebut membantu memastikan pendirian perusahaan tidak berhenti pada pembuatan akta saja.
Pendirian PT Perlu Disiapkan Sejak Awal
Pendirian PT bukan sekadar membuat akta perusahaan. Proses tersebut mencakup penentuan nama, struktur kepemilikan, kegiatan usaha, modal, pengurus, pemilik manfaat, hingga pengesahan badan hukum melalui sistem AHU.
Setelah perusahaan berdiri, pemilik juga perlu melanjutkan pengurusan legalitas operasional, termasuk NIB dan perizinan berusaha sesuai kegiatan bisnis.
Semakin matang persiapan sejak awal, semakin kecil kemungkinan Anda harus melakukan penyesuaian administratif akibat kesalahan data atau pilihan struktur perusahaan. Jika membutuhkan referensi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi BrightMinds Legal Business untuk mempelajari berbagai aspek legalitas bisnis sebelum menentukan langkah berikutnya.
FAQ Pendirian PT
1. Apa saja syarat utama pendirian PT?
Calon pendiri perlu menyiapkan nama perseroan, data pemegang saham, kegiatan usaha, alamat, modal, Direksi, Komisaris, pemilik manfaat, serta data dan dokumen yang diperlukan untuk proses melalui notaris dan AHU.
2. Apakah pendirian PT harus melalui notaris?
Untuk PT biasa, proses pendirian melibatkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan pengajuan administrasi melalui sistem AHU.
3. Berapa modal untuk mendirikan PT?
Besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus yang mungkin berlaku untuk bidang usaha tertentu. AHU juga mencantumkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dalam proses pendirian.
4. Apakah setelah PT berdiri langsung mendapatkan NIB?
Tidak. Pendirian badan hukum melalui AHU dan perizinan berusaha melalui OSS merupakan proses yang berbeda. Setelah PT berdiri, perusahaan perlu mengurus perizinan sesuai kegiatan usahanya.
5. Apa yang harus dilakukan setelah PT mendapatkan SK pengesahan?
Perusahaan perlu memastikan legalitas operasionalnya, termasuk NIB dan perizinan berusaha sesuai kegiatan, serta memenuhi kewajiban perpajakan dan administrasi perusahaan yang relevan.
