Banyak pelaku UMKM ingin meningkatkan status usahanya agar lebih siap bekerja sama dengan perusahaan lain, mengembangkan pasar, atau mengikuti peluang bisnis yang membutuhkan badan hukum. Namun, tidak semua pengusaha memiliki rekan pendiri untuk membentuk PT biasa. Ada pula yang masih menganggap pendirian perseroan membutuhkan proses panjang dan dokumen yang rumit.
Perseroan Perorangan hadir sebagai salah satu pilihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin memiliki badan hukum dengan satu orang pendiri. Meskipun mekanismenya lebih sederhana, pengusaha tetap perlu memahami persyaratan, proses pendaftaran, dan kewajiban setelah perusahaan berdiri.
Menggunakan jasa pendirian PT Perorangan dapat membantu pelaku UMKM memahami tahapan tersebut, menyiapkan informasi, dan menghindari kekeliruan administratif.
Apa Itu PT Perorangan dan Siapa yang Bisa Mendirikannya?
PT Perorangan merupakan badan hukum perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) serta dapat didirikan oleh satu orang. Bentuk ini memberikan kesempatan kepada pengusaha individu untuk menjalankan kegiatan usaha melalui badan hukum tanpa harus mencari pemegang saham kedua.
Berbeda dengan PT persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh dua orang atau lebih, PT Perorangan menggunakan mekanisme pernyataan pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Persyaratan pendiri PT Perorangan
Pada prinsipnya, pendiri harus memenuhi ketentuan berikut:
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
- Berusia minimal 17 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Mendirikan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil.
- Menjadi satu-satunya pemegang saham sekaligus memenuhi ketentuan pengurusan perseroan.
Satu orang hanya dapat mendirikan satu Perseroan Perorangan dalam satu tahun.
Kriteria UMK perlu diperhatikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengusaha sebaiknya memastikan skala dan karakteristik usahanya sebelum mengajukan pendaftaran.
Mengapa Pelaku UMKM Memilih PT Perorangan?
PT Perorangan menawarkan struktur badan hukum yang sesuai bagi pengusaha yang ingin menjalankan bisnis secara mandiri. Bentuk ini juga membantu memisahkan kepentingan usaha dari kepentingan pribadi.
Beberapa manfaat yang dapat dipertimbangkan antara lain:
1. Memiliki status badan hukum
Setelah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Menteri melalui SABH, perseroan memiliki status badan hukum. Dengan demikian, perusahaan mempunyai kedudukan hukum yang terpisah dari pendirinya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Struktur kepemilikan lebih sederhana
Pengusaha tidak perlu mencari pemegang saham lain untuk memenuhi ketentuan pendirian PT Perorangan. Satu orang dapat menjadi pendiri sekaligus pemegang saham tunggal.
3. Administrasi pendirian lebih sederhana
Pendiri menggunakan pernyataan pendirian secara elektronik, bukan akta pendirian notaris seperti pada PT persekutuan modal. Namun, pendiri tetap harus mengisi informasi secara benar dan memenuhi persyaratan sistem.
4. Mendukung pengembangan usaha
Status badan hukum dapat membantu pelaku UMKM menata administrasi, membangun hubungan bisnis, dan mempersiapkan kebutuhan pengembangan usaha. Meski demikian, status PT Perorangan tidak otomatis menjamin akses pendanaan, kontrak, atau kemitraan tertentu. Setiap pihak tetap memiliki persyaratan masing-masing.
Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa
Sebelum menentukan bentuk perseroan, pelaku usaha perlu memahami perbedaan mendasar antara PT Perorangan dan PT persekutuan modal yang sering disebut PT biasa.
Jumlah pendiri dan struktur perusahaan
PT Perorangan dapat didirikan oleh satu orang WNI yang memenuhi kriteria UMK. Sementara itu, PT persekutuan modal pada umumnya membutuhkan minimal dua pendiri atau pemegang saham.
PT biasa juga memiliki struktur organ perseroan berupa RUPS, direksi, dan dewan komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Pada PT Perorangan, satu orang pendiri menjalankan fungsi pemegang saham tunggal sekaligus pengurusan sesuai ketentuan khususnya.
Dokumen pendirian
PT Perorangan menggunakan pernyataan pendirian yang diajukan secara elektronik. Sebaliknya, PT persekutuan modal menggunakan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan diajukan untuk memperoleh pengesahan badan hukum.
Kesesuaian dengan rencana bisnis
PT Perorangan cocok dipertimbangkan oleh pengusaha individu yang memenuhi kriteria UMK dan ingin menjalankan perusahaan sendiri. Jika bisnis direncanakan memiliki beberapa pemegang saham, membutuhkan struktur kepemilikan bersama, atau tidak lagi memenuhi kriteria UMK, PT persekutuan modal dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai.
Karena itu, pemilihan bentuk badan hukum sebaiknya mempertimbangkan rencana bisnis, bukan hanya kemudahan pendaftaran.
Proses Pendirian PT Perorangan dari Awal hingga Terdaftar
Pendaftaran PT Perorangan dilakukan secara elektronik melalui layanan AHU. Berikut tahapan umum yang perlu dipahami.
1. Menyiapkan data pendiri dan perusahaan
Siapkan informasi yang diperlukan sebelum mengakses sistem, antara lain:
- NIK dan identitas pendiri.
- Nama perseroan yang diusulkan.
- Alamat lengkap perusahaan.
- Nomor telepon dan alamat email aktif.
- Besaran modal usaha.
- Kegiatan usaha dan kode KBLI yang sesuai.
Pastikan informasi tersebut benar dan konsisten. Kesalahan alamat, nama, atau klasifikasi kegiatan usaha dapat menimbulkan kebutuhan perbaikan.
2. Menentukan nama dan bidang usaha
Pilih nama perseroan sesuai ketentuan penamaan yang berlaku. Selanjutnya, tentukan kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Pemilihan KBLI perlu disesuaikan dengan aktivitas bisnis yang benar-benar dijalankan. Jangan hanya memilih kode berdasarkan nama yang terlihat paling dekat karena klasifikasi ini berkaitan dengan kebutuhan perizinan berikutnya.
3. Mengisi pernyataan pendirian melalui AHU
Pendiri membuat akun dan mengakses aplikasi pendaftaran Perseroan Perorangan melalui layanan AHU. Selanjutnya, isi data perusahaan, informasi modal, alamat, serta kegiatan usaha sesuai petunjuk sistem.
Periksa kembali seluruh informasi sebelum menyelesaikan pengajuan. Data dalam pernyataan pendirian menjadi dasar administrasi badan hukum perusahaan.
4. Memperoleh sertifikat pendaftaran
Setelah permohonan diproses dan persyaratan terpenuhi, sistem menerbitkan sertifikat pendaftaran Perseroan Perorangan. Status badan hukum diperoleh sejak sertifikat pendaftaran diterbitkan melalui SABH.
Untuk memahami alur dan ketentuan resminya, pendiri dapat membaca panduan pendaftaran Perseroan Perorangan dari AHU.
5. Mengurus NIB dan perizinan usaha
Setelah perseroan terdaftar, lanjutkan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS. Perusahaan perlu menentukan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan berdasarkan tingkat risiko.
NIB tidak selalu mencakup seluruh izin operasional. Beberapa kegiatan usaha membutuhkan sertifikat standar, izin, atau persyaratan sektoral lainnya. Oleh sebab itu, periksa kewajiban yang muncul pada sistem OSS sesuai bidang usaha perusahaan.
Kewajiban Setelah PT Perorangan Berdiri
Pendirian badan hukum bukan akhir dari tanggung jawab administrasi. Pemilik PT Perorangan tetap perlu mengelola perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Memisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Gunakan pencatatan transaksi yang jelas agar kondisi keuangan usaha mudah dipantau.
- Mengelola administrasi pajak. Pastikan perusahaan memahami kewajiban perpajakan sesuai kegiatan dan status wajib pajaknya.
- Memenuhi perizinan usaha. Periksa apakah kegiatan operasional memerlukan persyaratan tambahan selain NIB.
- Menyampaikan laporan keuangan. PT Perorangan wajib menyampaikan laporan keuangan secara elektronik kepada Menteri paling lambat enam bulan setelah akhir periode akuntansi.
- Memperbarui data perusahaan. Jika terdapat perubahan informasi perseroan, lakukan pembaruan melalui mekanisme yang sesuai.
Kewajiban tersebut penting agar perusahaan tidak hanya memiliki sertifikat badan hukum, tetapi juga menjalankan administrasi secara tertib.
Kapan PT Perorangan Perlu Berubah Menjadi PT Biasa?
Seiring pertumbuhan bisnis, struktur PT Perorangan mungkin tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perubahan status menjadi PT persekutuan modal wajib dilakukan apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau perseroan tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Perubahan tersebut memerlukan akta notaris dan pendaftaran secara elektronik sesuai ketentuan. Karena itu, pengusaha perlu mengevaluasi perkembangan skala usaha dan struktur kepemilikan secara berkala.
Jika sejak awal bisnis sudah direncanakan memiliki beberapa investor atau pemegang saham, pertimbangkan pendirian PT persekutuan modal agar struktur perusahaan sesuai dengan rencana tersebut.
Memilih Jasa Pendirian PT Perorangan untuk UMKM
Pendampingan profesional dapat membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan tahapan administrasi. Namun, sebelum memilih penyedia jasa, periksa beberapa hal berikut:
- Pemahaman terhadap ketentuan PT Perorangan. Pastikan penyedia jasa memahami perbedaan mekanisme PT Perorangan dan PT biasa.
- Kejelasan ruang lingkup layanan. Tanyakan apakah pendampingan mencakup persiapan data, pendaftaran AHU, serta pengurusan NIB dan perizinan.
- Transparansi proses dan biaya. Pastikan pekerjaan, biaya, dan dokumen akhir dijelaskan sejak awal.
- Keamanan data. Berikan dokumen identitas melalui saluran yang aman dan pastikan penggunaannya sesuai kebutuhan administrasi.
- Dukungan setelah pendaftaran. Pertimbangkan apakah Anda juga membutuhkan bantuan untuk administrasi perpajakan atau perizinan lanjutan.
Jika ingin membandingkan kebutuhan PT Perorangan dengan pendirian PT biasa, Anda dapat membaca artikel jasa pendirian PT di Indonesia beserta layanan dan prosesnya.
Untuk mengetahui pilihan pendampingan legalitas lainnya, kunjungi halaman layanan legalitas badan usaha atau situs Bright Minds Legal Business.
Kesimpulan
PT Perorangan memberikan pilihan badan hukum bagi pengusaha individu yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Proses pendiriannya menggunakan pernyataan pendirian secara elektronik melalui AHU, kemudian dilanjutkan dengan pengurusan NIB dan perizinan sesuai kegiatan usaha.
Sebelum mendaftar, pastikan persyaratan pendiri, skala usaha, nama perseroan, KBLI, dan informasi perusahaan sudah sesuai. Perhatikan pula kewajiban laporan keuangan serta kemungkinan perubahan status apabila bisnis berkembang.
Dengan memahami proses dan tanggung jawabnya sejak awal, pelaku UMKM dapat menentukan bentuk badan hukum yang sesuai dengan kebutuhan usaha saat ini maupun rencana pengembangan berikutnya.
